Workshop Pemetaan Kualitas Pelayanan Publik Desa-Kabupaten

Workshop Pemetaan Kualitas Pelayanan Publik Desa-Kabupaten

img_20161219_124538Pemalang,bertempat di gedung  Bappeda kabupaten Pemalang  pada hari senin tanggal  19 Desember  2016 Pemerintah Desa Kuta beserta kader Posyandu dan Kader  Paud mengikuti Workshop Pemetaan Kualitas Pelayanan Public Desa-Kabupaten Program Social accountability and Public Participation.Acara yang di adakan oleh Formasi Kompak (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) yaitu sebuah lembaga kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia yang bekerja untuk mengurangi kemiskinan dengan mendukung Pemerintah Indonesaia (RI) untuk meningkatkan Pelayanan Dasar dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan, dihadiri oleh instansi dan dinas terkait di antaranya Bappeda sendiri  Sekretariat Daerah, KPPT,Bapermas KB,Dindikpora,Dinhubkominfo,Dinas Sosial,Dinas Kesehatan ,LPM,Kecamatan dan Desa,dalam hal ini Desa Kuta mewakili Kecamatan Belik bersama Desa Sikasur.

Dalam Kegiatan Workshop tersebut dilakukan Diskusi yang terbagi dalam 3 ( tiga ) kelompok yang membahas inovasi apa saja yang telah dilakukan Desa-kabupaten  serta harapan yang bisa dilakukan untuk 5 (lima ) tahun ke depan,3 (tiga) kelompok tersebut masing masing melakukan diskusi berkaitan yaitu :

  1. Inovasi Kebijakan Kesehatan dan Media Informasi Publik

                Bahasan dalam Kelompok ini adalah :

  • Angka Kematian Ibu dan Bayi yang masih Tinggi
  • Carut Marut KIS
  • Sanitasi
  • Kasus Pernikahan Dini
  • Ketersediaan Air Bersih
  • Pelaksanaan Posyandu
  • Media Pengaduan Kesehatan Masyarakat.
  1. Inovasi Pelayanan Pendidikan dan Media Informasi Publik

Bahasan dalam Kelompok ini adalah :

  • Kesadaran Masyarakat untuk menyekolahkan anak sampai SMP/SMA
  • Tingkat Drop out pada tingkat SMP dan SMA masih tinggi
  • Kaum Diffable kesulitan akses Pendidikan
  • Program Kejar Paket A,B dan C kurang mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah
  • Akses menuju layanan Pendidikan (SMP/SMA) jauh ( jalan rusak tidak ada sarana transportasi umuum yang layak)
  • Sapras PAUD masih minim
  • Peran Komite Sekolah
  • Media keterbukaan Informasi dan Sistem Pengaduan Masyarakat
  1. Inovasi Sinergi Perencanaan & Penganggaran yang inklusif,partisipatif & Transparan

Bahasan dalam Kelompok ini adalah :

  • Program Kemiskinan Belum Efektif
  • Proses Perencanaan dan Penganggaran yang tidak partisipatif
  • Belum terbangun system Pengaduan masyarakat
  • Pembagian kewenangan Desa dan Kabupaten belum jelas
  • Pemerintah belum memberikan kemudahan akses informasi kebijakan Publik
  • Jurnalisme warga sebagai media informasi belum di fungsikan dengan baik
  • Perempuan dan kelompok marjinal belum mendapat ruang dalam pengambil kebijakan public yang layak

Dari kelompok – kelompok diskusi itu dapat diketahui  bagaimana inovasi-inovasi yang sudah dilakukan dan  permasalahan yang dihadapi serta harapan harapan yang bisa dilakukan dalam 5 tahun kedepan oleh skpd dan dinas terkait  serta desa dalam hubungannya dengan tema bahasan tersebut di atas tentunya dalam agenda mewujudkan Tujuan dari Kompak yaitu mengurangi kemiskinan dengan mendukung Pemerintah Indonesaia (RI) untuk meningkatkan Pelayanan Dasar dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan.

img_20161219_111452img_20161219_124517 img_20161219_111517

Penyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah Prona 2016

Penyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah Prona 2016

 

img_20160701_15144611Kuta , Penyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah Program Legalisasi Aset (PRONA) Tahun 2016 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2016 bertempat di Balai Desa Kuta Kecamatan Belik. Program Prona yang di adakan oleh Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kabupaten Pemalang untuk Desa Kuta diikuti oleh 200 warga masyarakat dan diharapkan mampu membantu masyarakat untuk bisa memiliki tanda bukti hak atas tanah. Kegiatan Prona terebut dimulai dari awal tahun 2016 dan berjalan lancar dengan dukungan dan antusias warga masyarakat yang besar untuk dapat memiliki Sertipikat Tanah.Dalam Sambutan Pak Agus dari BPN menyampaikan agar masyarakat segera memiliki sertipikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan Tanah dan jangan sia-siakan manakala ada Program Prona serta beliau menambahkan BPN siap membantu Proses Kepemilikan Sertipikat Hak Atas Tanah.Sementara itu masyarakat Desa Kuta pada kesempatan itu menyarankan agar Program Prona bisa diteruskan karena sangat membantu masyarakat khususnya agar bisa memiliki Sertipikat Tanah dan seperti diketahui kepemilikan Sertipikat di Desa Kuta Kecamatan Belik masih minim prosentasenya.